Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21/26

Berdasarkan

• Pasal 21, 26 UU PPH 2008
• PMK No. 250/PMK.03/2008
• PMK No. 252/PMK.03/2008
• PMK No. 254/PMK.03/2008
• PER-31/PJ/2009
• PER-32/PJ/2009

1. Pemotong Pajak

• Pemberi Kerja (1. Orang Pribadi [OP], 2. Badan dan BUT)
• OP yang melakukan usaha/ pekerjaan bebas

2. Bukan pemotong Pajak

• Kantor Perwakilan Negara Asing
• Organisasi Internasional (yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan)
• Pemberi kerja OP yang tidak melakukan usaha/pekerjaan bebeas. Misalnya: pembantu rumah tangga.

3. Penerima Penghasilan dipotong PPh 21 dan 26

• Peserta kegiatan

4. Pengertian-pengertian yang relevan:

• pegawai tetap, termasuk pegawai kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, bekerja secara full time.
• peserta kegiatan yaitu terlibat dalam kegiatan tertentu termasuk mengikuti seminar, workshop, pertunjukan, olah raga, kegiatan lainnya yang menerima imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya.
• Imbalan kepada bukai pegawai yang bersifat berkesinambungan yaitu imbalan yang dibayar/terutang.
• Masa pajak terakhir yaitu dapat berupa 1. masa desember, 2. masa tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja

5. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21/26

• Beasiswa [Pasal 4(3) huruf i UU PPh], yang diterima oleh bukan yang mempunyai hubungan kerja/ikatan dinas dengan pemberi beasiswa.

6. Penerapan PTKP ditentukan bisa 1. pada awal tahun kalender, 2. pada awal bagian tahun kalender.

7. Pengurangan Penghasilan Bruto (Perhitungan pasal 21, pegawai tetap): 1. Biaya jabatan 5% maksimal Rp.500rb/bulan atau Rp.6jt/tahun, 2. Iuran pensiun setahun.

8. Perhitungan PPh Pasal 21 (untuk bukan pegawai yang tenaga ahli)

• Penghasilanbruto x [50% / (jumlah kumulatif dalam 1 tahun kalender)] x Tarif pasal 17
• Tenaga ahli: 1. pengacara, 2. Akuntan, 3. Arsitek, 4. Dokter, 5. Konsultan, 6. Notaris, 7. Penilai, 8. Aktuaris.